Politik Pragmatis dan Arus Politik Indonesia

Berbeda dengan masa – masa sebelumnya, pada awal kemerdekaannya. Di Indonesia pada waktu tengah sibuk-sibuknya memikirkan garis paten haluan dalam bernegara. Apalagi dengan sisa-sisa siklus revolusi paska kemerdekaan yang tengah marak di kalangan bawah, utamanya kalangan pemuda. Sangat menguntungkan dalam perkembangannya. Masyarakat pada saat itu berfikir untuk menolak segala bentuk imperialis, dan membuang jauh-jauh sisa peninggalan penjajahan untuk tidak terulang kembali trauma yang berkelanjutan.

Fase panas ini, membakar masyarakat untuk membentuk basis-basis militer, laskar, jurnalistik, dan intelektual guna membentengi serangan asing yang selanjutnya. Karena pada saat itu masayarakat masih merasa terancam, walau kemerdekaan telah diproklamasikan pada 17 Agustus 1945 tidak menjadikan sepenuhnya hati masyarakat lega 100%. Sebab usaha asing untuk merebut kemerdekaan Indonesia masih berlanjut (lihat: situasi di bawah – Soe Hok gie)[1].

Dengan propaganda asing yang berniat merebut kembali Indonesia, memancing emosi masyarakat untuk semakin memperkuat diri. Di sini akan menguntungkan para birokrasi saat itu, untuk sesegera mungkin menyelesaikan konflik antar negara yang tak kunjung selesai. Sebab rakyat yang emosional terhadap asing, dan birokrasi yang juga berpentingan untuk menuntaskan persoalan itu menjadikan Indonesia pada saat itu benar-benar hidup, menyala.

Dimana pada saat itu segala basis sosial antusias dalam agenda besar negara “Revolusi”. Baik dari jajaran pendidikan, keagamaan, ekonomi, dan militer serentak berpartisipasi untuk mempertahankan kemerdekaan. Dengan gerakan revolusi masal pada saat itu, saat Ir. Sukarno masih menjabat sebagai presiden memudahkan negara Indonesia.

Dalam catatan Tan Malaka, ia berkata pada saat itu “Rebut kemerdekaan yang 100%!”, yang semakin membakar emosi masyarakat untuk rela berperang kemerdekaan[2]. Karena pada saat itu Belanda yang melakukan kontrak Politik dengan Indonesia terkait pembagian kekuasaan, yang menurut Tan tidak perlu. Indonesia diberi bagian kekuasaan politik, dan ekonomi tetap dipegang oleh Belanda. ini yang dipermasalahkan Tan, hingga ia mengecam “Kenapa kita berunding dengan maling, kalau kita sudah tahu dia maling?”[3].

Demikianlah sekelumit gambaran bagaimana panas api yang membakar rakyat dan semangat birokrasi yang ingin kedaulatan Indonesia tetap utuh tidak ingin dikuasi sedikitpun oleh pihak asing. Maka upaya untuk menutup segala kemungkinan asing untuk masuk ke indonesia, ditutup rapat-rapat.

Namun semangat patriotisme yang diperankan masyarakat dan birokrasi saat itu jauh berbeda dengan peran politik yang dimainkan masyarakat dan birokrasi saat ini. Sudah melenceng jauh, dan keluar dari jalur rel yang seharusnya. Untuk mencapai tujuan yang diharapkan, maka menghalalkan berbagai macam cara. Adanya money politic sudah memberikan intepretasi kita terhadap politik saat ini yang lebih “pragmatis”. Akibat dari itu adalah adanya korupsi. Rakyat kita tidak memahami persoalan dengan utuh. Umumnya hanya dipahami secara partikular, tanpa memperdulikan basis yang lain. sehingga terkadang sebuah Partai yang besar sekalipun tapi dalam prosesnya ia lebih terfokus pada tujuan tanpa menoleh samping kiri-kanannya akan mencederai partai itu sendiri dalam prosesnya.

Rakyat kita memikirkan politik hanya sebatas politik, tanpa memikirkan basis lainnya yang dapat mempengaruhi. Seperti basis sosial, ekonomi, agama, dan budaya yang tidak bisa dilepaskan. Jika tugas politik terus berjalan tanpa memandang ekonomi yang berkecukupan, situasi sosial, agama, dan budaya, alhasil akan terjadi suatu clash antara politik dengan ekonomi, politik dengan sosial, dan politik dengan agama, dan politik dengan budaya.

Perlunya kita dewasa ini memahami manusia atau yang berkaitan dengannya sebagai suatu “sistem”[4]. Ini perlu sekali, karena kita harus melibatkan akibat yang lainnya di samping kita memikirkan tujuan. Bahwa masyarakat itu tidak bisa tersusun tanpa pondasi ekonomi, sosial, dan agama, kesemua itu kebutuhan mereka, maka memahami mereka juga dengan kesemua itu. Bukan hanya sebatas keterangan agama, atau sosial, atau ekonomi. Jika pemahaman kita terhadap mansia, maka kita hanya menjadikan manusia sebagai objek-objek pasif.

Apalagi dalam persoalan politik saat ini, yang sudah mengacuhkan unsur manusia lainnya. Bahkan tidak memandang partai itu berbasis agama, bahwa tetap mereka juga menghalalkan berbagai macam cara untuk mensukseskan partai mereka. Contoh kasus seperti korupsi. Kasus tersebut bisa terjadi dalam partai karena sebelumnya tidak difikirkan persoalan kesiapan modal sebagai roda dari kampaye mereka, atau agenda mereka. Tapi yang lebih terfokuskan pada soal bagaimana rakayat terpikat dengan partainya, dan bagaimana roda partai tetap berjalan. Sehingga ketika menyentuh persoalan keuangan mereka tidak lagi memeperdulikan, intinya bagaimana uang itu ada pada tangan mereka dengan apapun cara untuk memperolehnya.

Demikianah yang saya maksud dengan politik pragmatis, beda dengan politik terhadulu yang melibatkan segala basis kehidupan sehingga tugas politik pun mendapat capaian yang benar-benar diharapkan dan tidak bertabrakan dengan basis yang lainnya.

  

---

[1] Lihat Soe Hok Gie – pada saat itu situasi masyarakat yang tengah memanas dengan agresi militer yang dilakukan Belanda. dan kemdian siklus panas dengan mengatas namakan revolusi. Yang pada akhirnya membakar emosi rakyat, terutama pemuda untuk melakukan perubahan total, baik tradisi yang mungkin dicurigai sebagai kelemahan juga ditinggal. Dalam catatan Pram, ia merangkum situasi revolusi di kalangan masyarakat dengan fiksinya “Keluarga Greliya”.

[2] Lihat Gerpolek, Tan Malaka membagi dua macam perang. Pertama, perang penjajahan yang dilakukan pihak Belanda untuk merebut kedaulatan Indnesia baik dari basis politik dan ekonomi. Kedua, perang kemedekaan sama seperti yang dilakukan oleh Indonesia untuk menumpas para pendatang yang berniat mengusik dan mengusir mereka dari tanah air mereka sendiri.

[3] Tan Malaka pada saat itu kecewa dengan tindakan konpirasi Sukarno dengan pihak asing yang menekan kontrak Linggar jati maupun Renville. Ia merasa bahwa Sukarno gagal dalam memegang amanah revolusi saat itu. Maka Tan sampai melakukan politik koorperasi dengan Sutan Sjahrir dan mengadakan tastamer dengan Sukarno untuk menyerahkan jabatannya sebagai presiden sewaku-waktu ia terbunuh. Tapi itu gagal. Tan yang masih kecewa tetap berusaha bagaimana agar Sukarno tidak lagi menduduki kursi sebagai presiden. Dengan Tan Malaka menggalang kekuatan masa bersama Jenderal Sudirman dan basis-basis kerakyatan lainnya yang diberi nama Persatuan Perjuangan yang bertempat di Yogya dan di Solo pada tahun 1947.

[4] Lihat - Revolusi Pengharapan. Erich Fromm (1900-1980) memberikan pandangannya terhadap masyarakat tahun 2000 yang tengah terjerumus oleh arus teknologi. Dan kemudian orientasi fikiran manusia yang bertindak bukan berdasar asas kemanusiaan tapi asas kepuasan. Sehingga terkadang manusia pada saat itu melupakan unsur lain yang semestinya difikirkan. Mereka selaku  ekonomi bertindak secara ekonomi, bukan secara ekonomi budaya, atau ekonomi sosial. Demi kepuasan mereka. Erich Fromm memberikan solusi dalam situasi seperti itu, kita harus memandang manusia sebagai sistem, yang tidak bisa dipisahkan antara basis satu dengan basis yang lain.